HARIANWARTA.COM
Hukum bisnis harianwarta.com Taksi online Jurumudi.com ojek online Toko  shop Taketama.com suntikbeton.com Bocor jakarta 081212360030, membrane, epoxy Injeksi Grouting(suntik beton)hardener
Waterproofing Membrane Torching Waterproofing Couting Waterproofing Couting Cement Bast Waterproofing Couting+Kasa Mat Epoxy Slef Leveling Epoxy Couting

Ibukota Negara Pindah? Kemana

Harianwarta.com, Jakarta - WACANA pemindahan Ibukota Ne­gara In­donesia mendadak kembali men­cuat ke permukaan be­berapa waktu belaka­ngan ini. Hampir se­mua media menga­bar­kan wacana pe­mindahan Ibukota Ne­gara yang belum ada kejelasan kemana tu­juannya, bahkan hal ini sudah menjadi pro kontra di ma­syarakat luas, bahkan men­jadi semacam ba­han perang opini antara kelompok pro pemerintahan, dan yang selalu kontra dengan kebijakan pemerintahan. Kita harus tahu, bahwa wacana pe­mindahan ibukota negara bukan mencuat pada era saat ini. Bahkan, dalam buku “pe­mi­kiran Bung Karno” pada tahun 1950, wacana pemindahan ibukota ne­gara sudah dipaparkan, dan rencananya akan dipindah­kan ke kota Palangkaraya. Bah­kan, de­sainnya sudah ada, bahkan di kota tersebut su­dah berdiri sejak lama tugu sang prok­lamator. Namun wacana ter­sebut hanyalah sebatas rencana, karena Soe­karno sadar, bahwa memindahkan ibu­kota negara tidak sesimpel yang di­ba­yangkan, dan akhirnya rencana tersebut me­ngendap bersamaan dengan sejarah pemerintahannya. Namun, rencana pemindahan ibukota negara kembali mun­cul di era pemerinta­han Soeharto, yang kala itu berencana me­mindahkan ibukota negara ke daerah Jonggol, di Jawa Barat. Namun, pemikir­an yang sama dengan era Soekarno se­pertinya masih membayangi, bahwa me­mindahkan ibukota negara tidak semudah yang dibayangkan, banyak aspek yang ha­rus dipertimbangkan yang telah men­jadi kendala aktualisasi rencana tersebut. Di era Susilo Bambang Yudhoyono, ren­cana pemindahan ibukota negara me­mang tidak ada, namun saat itu SBY be­rencana memperluas cakupan ibukota ne­gara hingga ke daerah Bekasi di Jawa Barat, dengan nama “The Great Jakarta”. Na­mun, lagi-lagi rencana tersebut ha­nyalah sebatas wa­cana yang tidak pernah ada penyele­saian­nya maupun pem­ba­ha­san yang lebih serius. Akan tetapi, benarkah pemindahan ibu­kota negara sudah sangat mendesak dan harus dilakukan sesegera mungkin? Bu­kankah negara kita saat ini masih dalam tahapan pemba­ngunan yang membutuhkan biaya dan pemikiran yang besar dalam mewujudkannya? Saya rasa, pemindahan ibukota negara bukanlah kebutuhan yang mendesak untuk dilaku­kan, meski peme­rin­tah berkata bahwa peng­kajian akan mulai dilakukan pada 2018 mendatang. Bukan Hanya Masalah Anggaran Banyak yang beranggapan, bahwa pe­min­dahan Ibukota membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga Indonesia tidak akan mampu dengan segera me­mindahkan pusat pemerin­tahan begitu saja. Karena pemimpin bangsa terdahulu pun pasti sudah memikirkan besaran ang­ga­ran yang dibutuhkan untuk merea­li­sa­sikan pemindahan ibukota negara kita ini. Pernyataan diatas memang benar dan ma­suk akal, mengingat pemindahan ibu­kota negara pastinya akan menelan bia­ya hing­ga ratusan triliun rupiah. Me­ngapa? Kita bisa berkaca dari negara te­tangga, Malaysia, yang berhasil me­min­dahkan ibukota negara dari Kuala Lum­pur, ke Putra Jaya. Pemindahan pusat pemerintahan di Malaysia ini terjadi pada ta­hun 1999, dan menelan biaya yang sa­ngat besar, yakni 8,1 Miliar dolar AS, atau setara 107 triliun Rupiah. Itu ke­ja­dian pada tahun 1999, dan kita bisa ba­yangkan berapa biaya yang akan Indo­ne­sia keluarkan jika memin­dah­kan Ibu­kota pada saat ini. Malaysia memang berhasil dan lebih sukses setelah memindahkan ibukota negaranya, meski kediaman Sultan dan Ke­menterian perdagangannya masih tetap bermukim di Kuala Lumpur. Namun satu hal yang perlu kita catat adalah, letak geografis dari Putra Jaya tidak ter­lalu jauh dari Kuala Lumpur, sehingga biaya akomodasi pembangunan bisa dipangkas sebisa mungkin. Lalu bagai­mana dengan Indonesia yang kabar bu­rung­nya beredar bahwa ibukota negara akan dipindahkan ke Palangkaraya? Rencana pemindahan ibukota negara me­mang bukanlah hal baru ditelinga kita, bah­kan Jakarta memang sudah layak difo­kus­­kan sebagai pusat per­da­gangan dan eko­­nomi saja, karena me­lihat kepadatan pen­duduknya, dan kon­disi kemacetan yang saban hari semakin pa­rah. Namun, pe­mindahan ibukota ne­gara tidaklah se­simpel yang kita ba­yangkan, bukan pula semudah kita pin­dah rumah dari rumah yang satu ke ru­mah yang lain meski berbeda kota. Ada banyak hal yang harus di­per­tim­bang­kan dan dikaji lebih dalam, agar nan­tinya jikapun pemindahan ibu­kota negara dilaksanakan, tidak me­ning­gal­kan masalah, apalagi sampai mening­gal­kan beban negara yang begitu berat. Pemindahan ibukota negara bukan ha­nya memindahkan gedungnya saja, tapi ham­pir semua aspek juga harus dipindah­kan. Mulai dari gedung, infrastruktur pen­dukung seperti jalan raya, kereta api, lapa­ngan terbang berstandar internasio­nal, serta sistem keamanan yang baik dan khusus buat pemerintahan. Belum lagi sistem komunikasi yang harus lebih baik dari daerah lain guna menunjang pemerintahan, dan kemudahan terko­nek­si dengan sejumlah daerah lain di Indone­sia. Karena memindah­kan ibukota negara itu tujuannya agar lebih efisien dan efektif, bukan malah menjadi tertutup dari daerah lain bahkan dunia luar. Memang, jika menghitung besaran ang­garan yang akan digunakan untuk pemindahan ibukota negara, pastinya tidaklah sedikit. Bahkan, dalam waktu de­kat, tepatnya 2018 dan 2019 berdasar­kan informasi dari Direktorat Jenderal Pe­ngelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJP­PR) Kemenkeu, utang Indonesia akan jatuh tempo sebesar Rp 810 Triliun, de­ngan rincian Rp 390 Triliun pada tahun 2018, dan Rp 420 Triliun pada tahun 2019. Semua utang pemerintah saat ini me­­mang dipergunakan untuk pem­ba­ngu­n­an infrastruktur, meski utang negara kita masih tergolong kecil, yakni 28 per­sen dari PDB, sesuai yang diatur dalam UU keuangan negara yang mengatur mak­simal total utang yang diperboleh­kan, yakni 60 persen. Bahkan, utang ne­gara kita masih juga tergolong kecil, jika di­bandingkan dengan utang negara te­tang­ga, yang persentasenya lebih besar. Namun, dengan berbagai faktor yang ha­rus dipertimbangkan untuk pemindah­an Ibukota Negara, mulai dari Hardwa­re, Software, serta Brain­ware, perlu kajian yang lebih men­dalam, sebelum meng­ek­sekusi ke­putusan pemindahan tersebut, se­hingga kesalahan-kesalahan bisa terminimalisir, serta apa-apa saja yang harus tetap dipertahankan di Jakarta, agar kontrol terhadap pemerintahan, tetap ber­jalan sesuai dengan rencana. Dan pe­min­dahan ini bukan hanya berbicara me­nge­nai be­saran anggaran yang dibutuh­kan, akan tetapi, kesiapan negara kita, baik secara aspek sosial dan psikologis, juga harus menjadi pertimbangan penuh. Pemindahan ibukota negara diber­bagai belahan dunia memiliki alasan klasik dan bahkan hampir sama disetiap ne­­ga­ra yang melakukannya. Alasannya hanyalah satu, kepa­datan penduduk dan kemacetan yang melan­da ibukota negara awal. Malaysia, Myanmar, Kazakstan, Nigeria, Brazil dan Pakistan adalah contoh sukses dalam memindahkan ibukota nega­ranya. Pemerintahan beranggapan bahwa kinerja pemerin­tah tidak maksimal karena terkendala kema­cetan yang sudah melanda ibukota negara, sehingga, pemindahan pusat pemerin­tahan menjadi solusi cerdas dalam mendongkrak kesuksesan suatu negara. Tapi, apakah memang solusi itu tepat jika diterapkan di Indonesia? Kemacetan memang sudah menjadi masalah klasik di Jakarta sejak dulu, ditambah lagi dengan masalah kepa­datan penduduk yang setiap tahun bertambah karena keinginan se­tiap orang yang ingin menggapai sukses di ibukota. Pemindah­an ibukota negara memang bisa dikategorikan sebagai solusi untuk menghindari itu semua, guna menunjang kesuksesan peme­rintahan dalam membangun bangsa dan negara. Akan tetapi, saya rasa Indonesia belum cukup siap dengan kondisi bangsa saat ini. Negara kita masih rentan diterpa isu konflik intoleransi, bahkan ancaman dari dunia teror kerap menghantui keamanan negara kita, yang harus lebih serius untuk mena­nganinya. Ditam­bah lagi, saat ini negara kita masih dalam progres pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, yang seper­tinya benar-benar serius digarap saat era peme­rintahan sekarang. Sehingga, alangkah baiknya, pemerintah lebih memfokuskan diri menyelesaikan pembangunan infrastruktur negeri ini agar terhubung dengan mudah satu daerah dengan yang lainnya. Meng­hilangkan kesenjangan sosial yang masih begitu kental ditengah-tengah masyarakat, dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, mungkin jauh lebih mendesak daripada pemindahan pusat pemerintahan semata. Bukan berarti, pengkajian pemin­dahan ibukota dihentikan, namun tetap bekerja dan menentukan target dari 3 sampai 5 tahun kedepan untuk dieksekusi. Untuk segenap rakyat Indonesia, juga harus lebih bijak dalam menyikapi wacana pemindahan ibu­kota, bukan malah menjadikan isu ini sebagai “sengketa” baru bagi massa pro pemerintahan dan yang kontra dengan pemerintahan. Karena segenap bangsa Indonesia, harus saling mendukung dan menopang, guna kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan kita harus sadar, bahwa rencana pemindahan ibukota barulah sebatas rencana, karena pemerintah juga paham betul banyak aspek yang ha­rus dipertimbangkan.Despon (Harianwarta.com)

harianwarta.com

Wiranto: Reshuffle Jadi Isu Di Negara Kita

Harianwarta.com, Jakarta - Isu reshuffle Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi pembicaraan. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menyebut bahwa saat ini isu soal reshuffle itu bisa muncul bulanan bahkan mingguan. "Saya kira begini, jangan tanya saya reshuffle, jangan tanya. Tapi reshuffle itu setiap minggu itu ada isu reshuffle, saya bisa tengarai reshuffle itu adalah isu bulanan bahkan isu mingguan. Jadi untuk apa ditanggapi karena ini hak prerogatif presiden," ujarnya di Kantor Menkopolhukam, jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat (25/4/2017). Wiranto mengatakan jika memang ada reshuffle, dia meminta untuk menunggu saja tanpa memperbincangkannya. Karena itu adalah hak dari Presiden Jokowi. "Kalau ada reshuffle ditunggu saja tapi jangan diperbincangkan ya, siapa yang diganti, siapa yang mengganti itu kan haknya presiden untuk apa diributkan. Kalau nggak ada dari presiden kan nggak ada," pungkasnya. Isu reshuffle mencuat saat presiden membahas soal target yang diberikan kepada menteri dalam sambutan acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017. Saat itu Jokowi mengatakan tak segan mencopot menteri yang tak berhasil mencapai target. Kendati demikian Jokowi telah membantahnya. Ia mengatakan tidak akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Klikgambar.

Menurutnya para menteri telah bekerja siang dan malam. "Tidak ada reshuffle hari ini. Tidak ada reshuffle minggu ini. Tidak ada reshuffle bulan ini," kata Jokowi di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah, Cipulus, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (25/4/2017). full story

Sahala Tua
harianwarta.com

Presiden Saksikan Parade Kapal Nelayan di Pesta Laut Mappanretasi

Harianwarta.com, Banjarmasin - Presiden Joko Widodo menghadiri Puncak Budaya Maritim Pesta Laut Mappanretasi di Pantai Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pesta ini merupakan upacara adat bugis dalam memperingati hasil tangkapan nelayan selama satu tahun. Presiden yang mengenakan pakaian adat Bugis tiba di Pantai Pagatan, Minggu 7 Mei 2017, sekitar pukul 07.30 WITA. Ia didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Presiden langsung disambut ratusan warga yang telah memadati sekitaran Pantai Pagatan. BACA JUGARibuan Peserta Meriahkan Parade Budaya Kota DepokKontingen Chingay Parade dari Indonesia Tiba di SingapuraParade Nusantara Bersatu Merayakan Indonesia yang Beragam Brandconnect Tips Mengemil agar Berat Badan Tetap Ideal Di Pantai Pagatan, Presiden dan Ibu Negara menyaksikan parade kapal nelayan. Parade merupakan bagian dari Puncak Budaya Maritim Pesta Laut Mappanretasi. Puluhan kapal nelayan yang telah dihias dengan bendera mengelilingi sekitar Pantai Pagatan. Parade dipimpin tokoh adat Tanah Bumbu. Berdasarkan informasi dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Kepala Negara dan Ibu Negara bersama rombongan kemudian akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Siang hari, Presiden dan Ibu Negara bersama rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85. Dari Banjarbaru, perjalanan dilanjutkan menuju Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan menggunakan kendaraan mobil. Di sana, Presiden akan menyerahkan hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan. Sore hari, Presiden akan menyerahkan sertifikat tanah di Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. full story

updated 12 minutes ago
harianwarta.com

Kondisi ekonomi Indonesia beberapa hari terlihat menurun

Harianwarta.com, - Kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa hari terakhir terlihat menurun. Pelaku pasar merespons negatif perkembangan politik beberapa hari ini. Terakhir, terpilihnya Ketua MPR baru menjadi sentimen negatif yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah anjlok. Kecemasan investor tercermin dalam IHSG dan nilai tukar rupiah. Menutup Sesi I perdagangan Rabu (8/10/2014), IHSG jatuh 52,582 poin (1,04%) di posisi 4.980,26. Sementara rupiah diperdagangkan di posisi Rp 12.247 per dolar AS, terlemah sejak akhir tahun lalu. Klikgambar.

Buruknya kondisi ekonomi Indonesia membuat presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan pengusaha angkat bicarafull story

Ronald Regent (Harianwarta.com)

Sekjen DPD Dilaporkan ke Komisi ASN

harianwarta.comakibat Kisruh Pimpinan

Harianwarta.com, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2014-2019. Terpilihnya Zulkifli sebagai Ketua MPR merupakan paket yang diajukan koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Komposisi paket tersebut adalah Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua MPR Mahyuddin, Evert Erenst Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta Odang. Lalu, siapa Zulkifli Hasan? Sebelum terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019, dia menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014. Zulkifli pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 24 Juni lalu. Saat itu pria kelahiran Lampung Selatan tersebut diperiksa terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap tukar-menukar kawasan hutan di Bogor, Jawa Barat. Dia diperiksa sebagai saksi untuk perantara suap Bupati Bogor Rachmat Yasin dengan tersangka FX Yohan Yap. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada awal Juni 2014 yang dalam rangkaiannya mencokok Bupati Bogor Rachmat Yasin, FX Yohan, dan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin.Setelah pemeriksaan intensif terhadap para saksi yang ditangkap KPK, penyidik menduga komitmen suap ke Bupati Rachmat Yasin mencapai Rp 5 miliar. Yohan menjadi perantara suap dari Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri sekaligus Direktur Utama PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala terkait perizinan kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Jonggol, Bogor. Jenis hutan yang rencananya akan dialihfungsikan tersebut adalah hutan lindung. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sebelumnya menyebutkan ada kewenangan Kementerian Kehutanan dalam proses perizinan alih fungsi hutan yang diduga hutan lindung tersebut. Yohan sudah divonis 1,5 tahun. Adapun perkara Rachmat Yasin masih dalam tahap persidangan. Cahyadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini pada 30 September laluFitrah AR (Harianwarta.com)

Berita 24 Jam

Asal-usul Harta Ketua DPR dan Ketua MPR pada PPATK dan KPK

harianwarta.com

Harianwarta.com - Jakarta Peneliti Indonesian Institute for Development and Democracy (INDED), Arif Susanto menilai wajar jika publik meragukan integritas dua pimpinan parlemen yakni, Setya Novanto sebagai ketua DPR RI dan Ketua MPR, Zulkifli Hasan. Apalagi jika melihat dua tokoh politik dari koalisi merah Putih (KMP) itu beberapa kali terlihat diperiksa oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, menurut Arif Susanto, wajar pula publik menantang Setya Novanto dan Zulkifli Hasan membuktikan integritasnya dengan membuktikan harta kekayaannya berasal dari hasil kerja yang legal. "Saya Ingin menantang dua ketua kita ini, Zulkifli Hasan dan Setya Novanto. Saya Ingin menantang kedua orang ini untuk membuktikan integritasnya bukan dengan cara seperti Anas Ubaningrum. 'Kalau Korupsi satu rupiah saja. Mereka Siap digantung.' Bukan bukti seperti itu," tegas Arif dalam Diskusi bertajuk "Politik Bohong dan Jegal-jegalan: Mampukah Jokowi Bertahan?", di Cikini, Jakarta, pada Minggu (12/10/2014). Menurutnya, adalah hak publik untuk meminta PPATK dan KPK serta para penegak hukum untuk membuka dan menjelaskan asal harta kekayaan Zulkifli Hasan dan Setya Novanto Memang berawal Dari hasil kerja halal."Mari kita tanya PPATK, kita tanya KPK, dan para penegak hukum 'benarkah bahwa harta kekayaan yang dilaporkan oleh dua figur ini, adalah harta yang memang dihasilkan dari usaha-usaha yang legal?" Demikian menurutnya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dirilis KPK, kekayaan Zulkifli Hasan pada 2013 mencapai Rp 24,43 miliar dan US$ 50 ribu. Nominal itu bertambah sekitar Rp 600 juta dan US$ 50 ribu sejak jadi Menteri Kehutanan. A Haris Ibrahim(Harianwarta.com)

Berita 24 Jam

Sandiaga Sambut Tantangan Menko Luhut

harianwarta.com fitraBicara soal Reklamasi

Harianwarta, Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyambut tantangan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, untuk membicarakan dan mengadu data tentang kelanjutan proyek reklamasi 17 pulau. Dia mengaku bahwa timnya bahkan sudah menyiapkan kajian tentang itu. "Tentunya kami siap untuk duduk bersama-sama dengan pemerintah pusat sehingga kita bicara kebijakan untuk rakyat kecil kepada revitalisasi rakyat pesisir," kata Sandiaga di Jakarta pada Minggu pagi, 7 Mei 2017. Sandiaga maupun Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, menolak tegas proyek membangun pulau buatan itu dan mendesak reklamasi dihentikan. Sandiaga menginginkan pemerintah membangun untuk mendukung visi Presiden Joko Widodo, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Reklamasi pulau, kata Sandiaga, tak sejalan dengan visi poros maritim itu karena, terutama masyarakat pesisir yang dirugikan. Soalnya mereka sangat bergantung pada ekosistem laut dan pantai. "Kebijakan yang berpihak kepada (visi) poros maritim yang sudah lama menjadi cita-cita warga pesisir bisa terjadi di Jakarta," katanya. Menteri Luhut menyatakan tetap melanjutkan proyek reklamasi 17 pulau yang sempat dihentikan pada 2016. Dia menyinggung pihak yang menolak reklamasi dan menantang mereka memaparkan data kepadanya tentang layak atau tidak proyek itu dilanjutkan. "Saya akan undang semua stakeholder (pihak-pihak terkait), termasuk yang menentang reklamasi itu untuk bicara, biar jangan bicara di koran (media massa) saja. Coba bicara secara ilmiah; di mana salahnya, bawa datanya," kata Luhut kemarin.Idan (harianwarta.com)

Berita 24 Jam

DEMO BURUH

harianwarta.comSelamat Hari Buruh

Harianwarta.com, Jakarta - Ribuan buruh yang berkumpul di Bundaran Kawasan Industri Pulogadung (KIP), Jakarta Timur, mulai bergerak menuju lokasi utama aksi, yakni Istana Negara, Jakarta Pusat. Massa aksi May Day itu menyusun barisan kendaraan di putaran jalan di kawasan tersebut. Pantauan harianwarta.com, orator dari atas mobil komando mulai mengatur barisan kendaraan para buruh. "Mari bersama-sama menyuarakan aspirasi buruh," teriak sang orator di lokasi, Senin (1/5/2017). Dengan teliti, si orator mengondisikan kerapian barisan kendaraan. Jika terlihat ada celah sedikit saja dan tidak rapat, dia langsung berteriak lantang mengarahkan agar peserta aksi mengisi kekosongan ruang tersebut. "Ini hari kita, Hari Buruh di seluruh dunia. Dari 43 kelompok sudah 23 yang berkumpul di sini dengan peserta mencapai 3 ribu orang yang mengisi data hadir ini. Kita semua jadi bagian dalam perjuangan. Tidak seperti teman kita yang masih berselimut menikmati liburan," teriak si orator. Mereka di antaranya tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI). Adapun rute perjalanan para buruh yang bertitik kumpul di Bundaran KIP, secara serentak mereka akan menelusuri Jalan Perintis Kemerdekaan hingga lampu merah Senen. Lanjut menuju Patung Tugu Tani dan orasi di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta. Dari sana kemudian long march hingga Istana Negara. full story

Read All Latest News
harianwarta.com

Mobil Murah

Hampir semua pemegang merk mobil Daihatsu,Toyota,Tata,Suzuki,Datsun mengeluarkan banyak mobil murah. Full Story

Iklan Premium Harianwarta.com

Subscribe Newsletter

Blog Harianwarta

Tips Cara Mengemudi Mobil

Posted by Harianwarta.com Dikirim oleh tika.com
Tips Cara Mengemudi Ala Tamnahu

Situs Telkomsel Diretas, Data Pelanggan Dicuri

Posted by Wartakan Di kirim oleh Syam J Kel
Situs Telkomsel Diretas, Data Pelanggan Dicuri.

Demo Dihari buruh

Posted by Wartakan Di kirim oleh Fitra
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Roland sinaga
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Roland sinaga
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Idan
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Fitrah A.R.
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Sahala Tua
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh A. Haris Ibrahim
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Roland sinaga
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Roland sinaga
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Regen
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Roland sinaga
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Polling

harianwarta.com

Apa saja yang harus di perbaiki oleh pemerintah terbaru nanti

Infrastruktur
Perekonomian
Pendidikan
Kesehatan
Hukum
Politik

Viwe Result
Harianwarta.com2014 - 2016