HARIANWARTA.COM
Hukum bisnis harianwarta.com Taksi online Jurumudi.com ojek online Toko  shop Taketama.com Suntikbeton.com 081212360030

Mentan Pastikan Stok Kebutuhan Pokok Aman Saat Puasa dan Lebaran

Harianwarta.com, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan stok sejumlah bahan kebutuhan pokok untuk Ramadan dan Lebaran 2017 mencukupi. Oleh sebab itu, tidak ada alasan harga-harga bahan kebutuhan pokok tersebut naik pada dua momen tersebut. Amran mengungkapkan, jika dulu pada awal tahun saat musim paceklik stok beras masih mencukupi untuk kebutuhan di dalam negeri. Saat ini, dengan ketersediaan stok beras di gudang Perum Bulog yang mencapai 2,2 juta ton diyakini akan membuat harga tetap stabil. ‎"(Stok) sangat baik. Dulu paceklik saja Januari-Februari aman, harga stabil. Tidak ada alasan harga beras naik. Stok kita seluruh Gudang Bulog di Jakarta penuh, tidak ada alasan," ujar dia di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (3/5/2017). Stok yang mencukupi juga berlaku untuk daging dan bawang merah. Bahkan harga bawang merah di tingkat petani berada pada harga Rp 8.000 per kilogram (kg) dari biasanya yang sebesar Rp 15 ribu per kg.‎ "Bawang harga di petani 2 minggu lalu hanya Rp 8 ribu per kg, harusnya minimal Rp 15 ribu. Cabai juga turun. Daging juga ada 40 ribu ton," kata dia. Meski demikian, lanjut Amran, pemerintah tetap akan menambah pasokan bawang merah dan bawang putih masing-masing sebesar 2.000 ton dan 1.000 ton. Pemerintah akan menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perum Bulog untuk menyerap komoditas ini dari petani dan menyalurkannya kepada masyarakat. ‎"Kami sudah ketemu Menteri BUMN, ditindaklanjuti Dirut (Bulog) tadi. Insya Allah cepat pengadaannya. Hanya kami minta 2.000 ton persediaan bawang merah dan 1.000 ton bawang putih. ‎(Pasokan dari mana?). Terserah mereka (Bulog), karena ada juga di Temanggung bawang putih ada Rp 25 ribu per kg," ujar dia. .

harianwarta.com

Asal-Surya Paloh: Nasdem Ingin KPK Kuat, tapi Tak Lemahkan DPR

Harianwarta.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan restu kepada para anggota fraksi Nasdem di DPR untuk menggunakan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya bisa memahami itu. Dan saya menyatakan ketika ditanyakan, saya bilang silakan jalankan hak kalian dalam fraksi di DPR," kata Surya Paloh di Jakarta, Rabu (3/5/2017). Dia menjelaskan, hak angket merupakan salah satu hak yang melekat kepada DPR. Di mana dapat dilakukan sebagai suatu alat melakukan fungsi pengawasan. "Kemudian ini digunakan kepada KPK, yang latar belakang KPK dibentuk oleh dewan. Apa yang menjadi luar biasa ketika dewan menggunakan hak mereka? Apa yang luar biasa? Bahkan KPK menyuruh, silakan saja," jelas dia. Menurut Paloh, tidak ada satu lembaga pun baik di eksekutif maupun legislatif, termasuk KPK yang luput dari kesalahan menjalankan tugasnya. Sehingga usulan hak angket DPR kepada KPK merupakan mekanisme pengawasan wajar dan sudah semestinya dilakukan. "Siapa yang bisa menjamin baik DPR eksekutif, temasuk KPK terbebas dari kesalahan dalam melaksanakan tugas, baik disengaja maupun tidak disengaja. Siapa yang bisa menjamin," ucap Paloh. Meski demikian, dia menegaskan Partai Nasdem tetap ingin KPK kuat. Namun tidak boleh melemahkan peran anggota dewan. "Kita juga harus perkuat dewan kita," imbuh Surya. Dirinya telah memastikan langkah Fraksi Nasdem terkait hak angket bukan untuk menjatuhkan KPK. Tapi untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPR. Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni mengamini pihaknya telah mendapatkan izin dari sang ketua umum untuk menjalankan hak angket. "Sebelumnya saya sudah lapor kepada ketua umum, dan beliau katakan silakan jalan," kata Sahroni.

harianwarta.com

Yorrys: Saya Belum Terima Surat Peringatan dari Golkar

Harianwarta.com, Jakarta - Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Golkar Yorrys Raweyai mendapat sanksi berupa surat peringatan tertulis akibat melontarkan wacana akan melakukan Munaslub. Yorrys pun mengatakan, peringatan tersebut hal yang biasa. "Biasa saja, apa yang mau diributin. Ini kan masalah internal, soal peringatan di internal itu biasa. Mungkin enggak biasanya karena dimuat di media," kata Yorrys kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (3/5/2017). Yorrys mengaku, hingga hari ini dirinya belum mendapatkan surat peringatan dari DPP Golkar. "Sudah saya tanya ke kantor juga, belum ada suratnya," ujar dia. Dia mengatakan, ia akan melihat dulu isi surat peringatan yang diberikan kepadanya sebelum mengambil sikap. "Saya belum dapat itu surat, saya belum bisa komentar dulu. Kalau sudah ada itu surat nanti kita sikapi," Yorrys menandaskan. Sanksi untuk Yorrys disampaikan Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Daerah DPP Golkar Freddy Latumahina, di Kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat. "Hari ini saya dapat tugas dari DPP menyampaikan surat kepada Pak Yorrys, surat itu adalah surat peringatan dari DPP Partai Golkar," ujar Freddy di Kantor DPP Golkar Jakarta, Selasa 2 Mei 2017. Ia menjelaskan, Yorrys dinyatakan telah melanggar kesepakatan rapat sehingga DPP Golkar perlu memberikan peringatan.

Ridwan Kamil Disarankan Maju Lewat Jalur Independen

harianwarta.com

Harianwarta.com – Partai Gerindra menegaskan tak pernah memaksa calon kepala daerah dari luar partai untuk menjadi kader. Namun, syarat yang diterapkan Gerindra, calon kepala daerah tersebut harus patuh terhadap garis besar partai seperti visi misi. Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid menyindir Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau Emil jika tak mau sesuai dengan visi misi parpol yang mengusung maka lebih baik lewat jalur independen. "Kalau mau bebas dari intervensi partai dalam bentuk apa pun, ya majulah dari independen," kata Sodik kepada VIVA.co.id, Rabu 3 Mei 2017. Sodik meminta Emil punya alasan tegas jika ingin maju ke Pilgub Jawa Barat 2018. Jika memang tak mampu ikuti visi misi partai politik, diingatkan lagi lebih baik tempuh jalur independen. "Jika tidak merasa nyaman dengan visi, misi kebijakan partai silakan konsentrasi pada Independen. Jangan mendua di satu sisi perlu kendaraan partai untuk mengusungnya. Di sisi lain ingin terbebas dari visi, misi dan program partai," tuturnya. Meski Gerindra punya kebijakan tak memaksa calon kepala daerah menjadi kader, namun kandidat tersebut tetap harus mengikuti visi, misi program partai. "Akhirnya ya sama saja dengan harus menjadi kader. Itu hanya soal taktik dan bahasa saja," tuturnya. Sodik menekankan sulit bagi seseorang yang diusung partai politik menjadi kandidat kepala daerah lepas dari kepentingan partai. Apalagi jika bukan kader partai. "Sangat sulit seseorang yang diusung partai, untuk tidak mengusung dan membawa visi, misi, tujuan dan program partai tersebut. Walau dengan nama tidak harus jadi kader partai.” Sebelumnya, Emil mengatakan, alasan mengapa dirinya meninggalkan Gerindra dan PKS, menuju Pilgub Jawa Barat 2018. Menurutnya dengan latar belakang profesional, sangat sulit secara pribadi dirinya menerima syarat politik partai. "Dulu juga komunikasi. Cuma partai itu, misalnya Gerindra mensyaratkan saya jadi kadernya, PKS, mendahulukan kadernya," ujar Emil, Selasa, 2 Mei 2017 Dengan syarat tersebut, menurut Ridwan Kamil, sangat sulit diterima dan dijalankan. "Dua situasi itu tidak ideal buat saya. Saya diam (tidak mencari dukungan), kan enggak," katanya.

Aksi 5 Mei Bakal Digelar, Ini Syarat dari Pemerintah

harianwarta.com

Harianwarta.com – Pemerintah menetapkan tiga syarat agar aksi 5 Mei yang masih termasuk rangkaian aksi bela Islam, diperkenankan digelar di Jakarta, Jumat, 5 Mei 2017. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan, ketiga syarat itu mencakup ketentuan umum unjuk rasa yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah tidak ingin unjuk rasa yang diinisiasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) itu mengubah suasana kondusif Jakarta. Pemerintah juga tidak ingin unjuk rasa mengganggu kegiatan ekonomi hingga mengganggu aktivitas masyarakat, dengan menimbulkan kemacetan. "Kalau demonstrasi sudah membuat suatu suasana mencekam, mengacaukan perekonomian, membuat kemacetan, itu yang tidak boleh," ujar Wiranto usai menghadiri World Press Freedom Day (WFPD) 2017 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Mei 2017. Menurut Wiranto, pemerintah tidak mempersoalkan tuntutan unjuk rasa, sekalipun aksi bela Islam telah berulang kali digelar. Tuntutannya pun masih seputar hal sama, yaitu terkait persoalan hukum Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. "Kami tegas saja, tidak usah pusing soal itu. Tiap hari di negeri ini juga ada demonstrasi. Ketika demokrasi kita membiarkan satu kebebasan berpendapat dengan cara-cara yang beretika, terhormat, dan bermartabat, berarti tidak ada masalah," ujar Wiranto. Namun, Wiranto menekankan, aparat keamanan akan melakukan tindakan, termasuk pembubaran jika aksi itu justru melanggar aturan. Tindakan itu juga dijamin oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penyampaian pendapat di muka umum. "Kalau kebebasan menyampaikan pendapat sudah mengganggu kebebasan orang lain dan menimbulkan kekacauan, ini sudah jadi urusan aparat keamanan untuk melarang atau untuk membubarkan. Tata caranya ya begitu," ujar Wiranto.

Jokowi Siap Tambah 55 Proyek Strategis Nasional

harianwarta.com

Harianwarta.com – Dalam masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menetapkan 225 proyek strategis nasional (PSN). Jokowi mengatakan, sebagian sudah tuntas dikerjakan, walaupun masih ada yang dalam proses. "Terdapat 20 proyek atau sembilan persen telah selesai, dan memasuki tahap konstruksi 94 proyek atau 42 persen, 13 proyek atau lima persen dalam tahap transaksi serta 83 proyek atau 37 persen dalam tahap perencanaan," ujar Jokowi, di kantornya, Jakarta, Rabu 3 Mei 2017. Dari 225 proyek strategis nasional itu, pemerintah sedang mengkaji untuk dikeluarkan. Jokowi mengatakan, tujuh persen diusulkan untuk dicabut. Tapi tidak disebutkan secara detail proyek mana saja yang akan dihapus. Meski demikian, Jokowi menambahkan, pemerintah juga sedang mempersiapkan beberapa proyek tambahan yang akan dimasukkan dalam PSN. "Juga usulan penambahan 55 proyek strategis nasional yang baru serta satu program," tutur Jokowi. Penambahan 55 PSN itu, masih dalam pengkajian. Jokowi mengingatkan, penambahan bukan semata-mata atas usulan kementerian dan lembaga, tapi mempertimbangkan banyak hal. "Tapi betul-betul diseleksi dengan tepat dan menurut saya kalkulasinya karena ini tinggal waktu yang sangat pendek," kata Jokowi. Usulan tambahan itu, diminta oleh Jokowi bisa memberi efek langsung terhadap masyarakat. "Harus bisa dihitung dampak dari PSN baru bagi penyerapan tenaga kerja maupun nilai tambah yang diciptakan bagi perekonomian daerah," kata Jokowi.

KPK Bersikukuh Tolak Buka Rekaman Pemeriksaan Miryam Haryani

harianwarta.com

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap bersikukuh menolak membuka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S. Haryani di hadapan ‎Komisi III DPR. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah,‎ pihaknya telah menyepakati sejak awal Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR bahwa tidak akan membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani kecuali di persidangan. "Sampai saat ini sikap kita terkait dengan permintaan pembukaan rekaman itu sudah clear. Di RDP sudah disampaikan bahwa kita tidak mungkin membuka itu, kecuali ada perintah pengadilan atau proses hukum," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/5/2017). Febri pun menambahkan, meskipun hak angket telah disetujui oleh segenap anggota DPR. Namun, sambung Febri, hal itu tidak akan mempengaruhi proses penanganan perkara kasus pemberian keterangan tidak benar Miryam Haryani‎. "Untuk penanganan perkara kita tetap tangani, kita justru sekarang sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Dan untuk kebutuhan pengembangan perkara e-ktp kita periksa saksi-saksi juga," pungkasnya.

Read All Latest News
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Iklan Premium

Subscribe Newsletter

Blog Warta

Tips Cara Mengemudi Mobil

Posted by Harianwarta.com Dikirim oleh Tamnahu.com
Tips Cara Mengemudi Ala Tamnahu

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Roland sinaga
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Hary tanu Pengusaha Menjadi Politisi

Posted by Wartakan Di kirim oleh Roland sinaga
Hary tanu Pengusaha Menjadi Politisi

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Roland sinaga
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Roland sinaga
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Roland sinaga
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Roland sinaga
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Roland sinaga
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Prabowo-Hatta Periksa Kesehatan

Posted by Wartakan Di kirim oleh Roland sinaga
Integer imperdiet odio ac eros. Ut id massa. Nullam nunc. Vivamus sagittis varius lorem.
15:00 Mei 23, 2014

Polling

harianwarta.com

Apa saja yang harus di perbaiki oleh pemerintah terbaru nanti

Infrastruktur
Perekonomian
Pendidikan
Kesehatan
Hukum
Politik

Viwe Result
This template downloaded form free website templates