HARIAN WARTA, Jakarta – Koalisi Aktivis Muda mendesak Kejaksaan Agung untuk segera mengusut kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka juga meminta agar Menteri BUMN, Erick Thohir, serta mantan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, turut diperiksa guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Koordinator Nasional Koalisi Aktivis Muda, Farchan Adib Rosadi, menyoroti pertemuan antara Erick Thohir dan Kejaksaan Agung yang berlangsung setelah sembilan pejabat PT Pertamina ditetapkan sebagai tersangka. Ia mempertanyakan motif di balik pertemuan tersebut dan menilai adanya indikasi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi jalannya penyelidikan.

“Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius. Dari perspektif etika hukum, seorang pejabat yang institusinya sedang diperiksa seharusnya tidak bertemu dengan aparat penegak hukum. Interaksi semacam ini berpotensi menimbulkan kecurigaan publik dan merusak kepercayaan terhadap independensi proses hukum,” tegasnya, di Jakarta, pada Minggu, 16 Maret 2025.

Farchan menekankan bahwa kasus ini merupakan skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Oleh karena itu, ia mendesak Kejaksaan Agung untuk bertindak tegas, independen, dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik.

Koalisi Aktivis Muda juga mengingatkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar dalam penyelidikan kasus ini. Mereka menuntut agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk pejabat tinggi di Pertamina dan Kementerian BUMN, diperiksa tanpa pandang bulu.

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika Kejaksaan Agung tidak bertindak profesional dan transparan, kami akan terus menggelar aksi hingga kasus ini diusut tuntas dan semua pihak yang bertanggung jawab diseret ke meja hijau,” tegas Farchan.